Pesisir Barat – Kabupaten Pesisir Barat berhasil memenuhi seluruh persyaratan awal untuk mendapatkan program Sekolah Rakyat yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia, khususnya di daerah tertinggal dan terpencil.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menyampaikan dalam wawancara pada Rabu (23/4/2025) bahwa pihaknya telah mengajukan proposal lengkap sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Proposal yang kami ajukan sudah dilengkapi dengan surat dukungan dari Bupati, termasuk penyediaan lahan yang telah memiliki bukti kepemilikan atau sertifikat. Akses jalan menuju lokasi juga sudah tersedia, dan surat peminjaman lahan untuk keperluan program ini telah kami serahkan untuk selanjutnya diproses melalui Kementerian Sosial,” jelas Tedi Zadmiko.
Verifikasi dokumen kelengkapan dilakukan oleh tim gabungan lintas kementerian, yang terdiri dari Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Agama, Kemendagri, dan Kementerian Pendidikan.
Program Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama (boarding school) yang dirancang untuk menjadi pusat pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Di Kabupaten Pesisir Barat, diajukan pembangunan sebanyak 36 ruang kelas yang terdiri dari 18 kelas Sekolah Dasar, 9 kelas Sekolah Menengah Pertama, dan 9 kelas Sekolah Menengah Atas.
“Sekolah ini akan menyasar hampir 1000 siswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu, program ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, termasuk tenaga pendidik, staf administrasi, keamanan, hingga petugas kebersihan,” ungkap Tedi.
Tedi juga menegaskan bahwa seluruh biaya pembangunan dan operasional sekolah, termasuk kehidupan siswa dan gaji para pekerja, akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan besar agar Kabupaten Pesisir Barat bisa menjadi salah satu daerah prioritas yang akan memulai pembangunan pada gelombang pertama tahun ini.
“Jika seluruh verifikasi dokumen selesai dan dinyatakan lolos, maka kita akan masuk ke tahap lanjutan, seperti penyediaan analisis dampak lingkungan (AMDAL), kelengkapan sarana jalan, serta jaminan ketersediaan tenaga pengajar khususnya dari lulusan PPG yang belum terserap akibat regulasi ASN terbaru,” tambahnya.
Program Sekolah Rakyat ini diharapkan tidak hanya mengentaskan buta huruf dan kemiskinan, tapi juga melahirkan generasi unggul yang cerdas dan berakhlak mulia dari daerah-daerah tertinggal seperti Pesisir Barat. (*)
Post a Comment