Pesisir Barat – Dalam upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Dedi Irawan, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja lebih efektif dalam merealisasikan visi dan misi kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Instruksi ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Dedi Irawan, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Tedi Zadmiko, pada Senin (10/03/25) di ruang rapat Bupati. Rapat yang dihadiri oleh seluruh kepala OPD, Kabag, dan Camat se-Kabupaten Pesisir Barat ini menjadi momentum strategis dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat.
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Pro-Rakyat
Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh OPD mempercepat penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi dan misi kepemimpinan, serta memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan rakyat.
"Kita tidak boleh bekerja hanya sebatas rutinitas. Harus ada perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Saya ingin setiap OPD memiliki target yang jelas dan memastikan program yang dijalankan tepat sasaran," tegas Bupati Dedi.
Sebagai langkah nyata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diminta untuk meningkatkan kualitas layanan, terutama di Mal Pelayanan Publik (MPP), agar masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan, guna menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing.
Setiap OPD juga diwajibkan untuk melakukan evaluasi kinerja secara berkala, dengan laporan tertulis setiap tiga bulan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Meningkatkan Pelayanan Publik dan Infrastruktur yang Berkelanjutan
Dalam sektor pelayanan publik, Pemkab Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Selain itu, seluruh rekomendasi Ombudsman akan ditindaklanjuti agar tidak ada lagi keluhan masyarakat yang terabaikan.
Transformasi digital juga menjadi prioritas, dengan Dinas PMPTSP ditugaskan untuk mempercepat digitalisasi layanan publik guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai keperluan administratif.
Sementara itu, di sektor infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) diperintahkan untuk segera menyusun revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), guna memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tata ruang yang berkelanjutan.
Tidak hanya itu, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) diberi tugas untuk menyusun grand desain pengembangan olahraga di Kabupaten Pesisir Barat, guna mencetak atlet-atlet berprestasi yang bisa mengharumkan nama daerah.
Dalam sektor transportasi, Dinas Perhubungan diminta untuk menyusun laporan terkait akses transportasi, termasuk untuk keperluan pendidikan dan mobilitas masyarakat umum. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) pun ditugaskan untuk mendata aset tanah pemerintah serta memastikan legalitasnya dengan menerbitkan sertifikat bagi yang belum memiliki status hukum yang jelas.
Sinergi dan Profesionalisme untuk Pembangunan yang Berkelanjutan
Dengan berbagai kebijakan yang telah dirancang, Bupati Dedi Irawan berharap seluruh OPD dapat bekerja lebih profesional, sinergis, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Ia menegaskan bahwa pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan tindakan nyata.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Tidak boleh ada program yang hanya seremonial tanpa dampak nyata. Semua OPD harus bekerja dengan profesionalisme dan penuh tanggung jawab,” tegas Bupati.
Senada dengan Bupati, Pj Sekda Tedi Zadmiko menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antar instansi agar tidak ada lagi ego sektoral dalam pelaksanaan program.
“Semua pihak harus bersinergi. Tidak ada lagi jalan sendiri-sendiri. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa memastikan setiap kebijakan berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat Pesisir Barat,” ujarnya.
Dengan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan dan pembangunan berkelanjutan, Pemkab Pesisir Barat optimis dapat membawa daerah ini menuju kemajuan yang lebih baik, sejalan dengan harapan masyarakat Negeri Para Sai Batin dan Ulama. (*)
Post a Comment