Bandarlampung - Komisi IV Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Pengairan dan Dinas Cipta Karya, Kamis (9/2/2025).
RDP, salah satunya membahas terkait masalah tunda bayar dan relokasi tahun anggaran 2024 di tiga OPD tersebut. Selain itu, Komisi IV akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di tahun 2025.
Ketua Komisi IV DPRD Lampung Muklis Basri menegaskan, di tiga OPD ini akan terjadi relokasi dan tunda bayar.
“Kita Komisi IV akan mempertahankan semua kegiatan di 2025 yang sudah terlanjur sudah masuk di DPA semuanya harus bisa dilaksanakan,” jelasnya.
Terkait skema pembayaran, kata Muklis, nantinya akan diatur kemudian. Karena susuai penjelasan OPD di Perubahan APBD 2025 dipastikan semua akan terbayar.
“Karena mereka punya skeman akan melakukan efisiensi belanja di seluruh OPD,” jelasnya.
Muklis memastikan, kalaupun pembayaran di APBD Murni 2025 terkendala, maka dipastikan di APBD Perubahan semua terbayar.
“Kita harapkan di 2025 ini clear,” tegasnya.
Di kesempatan itu, Muklis juga memastikan target di tahun 2025 pihaknya sepakat mengutamakan pembangunan infrastruktur.
“Sepanjang yang kita tahu hasil reses kita, maupun saat mendampingi guberenur terpilih waktu kampanye semua minta urusan jalan,” jelasnya lagi.
Muklis menegaskan, bahwa skema yang sudah ada di tahun 2025 ini anggaran untuk infrastruktur cukup besar.
“Dan ini akan kita kawal untuk direalisasikan,” tandasnya.
Post a Comment