Oleh Khaidir Asmuni
Insya Allah, Mirza-Jihan akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada 6 Februari 2025. Sebelum sampai pada hari pelantikan itu, kedua pemimpin muda Lampung ini telah mulai beradaptasi, seperti melakukan pertemuan dengan Pj. Gubernur Samsudin dan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung. Bahkan dalam beberapa kegiatan, mereka juga telah melakukan rapat transisi dengan sejumlah jajaran pemerintahan, terutama yang menyangkut bidang-bidang strategis nasional seperti pertanian dan beberapa bidang lain.
Mengutip apa yang diungkapkan Gubernur Terpilih Mirzani Djausal, lewat media sosialnya, tujuan yang ingin dicapai agar masyarakat Lampung makmur. “Kita ingin mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan menjadikan masyarakat Lampung berdaulat di tanahnya sendiri. Lampung harus menjadi pondasi utama pembangunan Indonesia,” ujarnya.
Mirza juga menjelaskan hilirisasi menjadi salah satu kunci utama. “Ini bukan hanya soal pengolahan skala besar, tetapi juga bagaimana hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan diolah hingga memberi nilai tambah langsung di tingkat masyarakat. Dengan potensi yang kita miliki, Lampung harus bergerak lebih maju,’ ujarnya.
Apa yang diungkapkan Mirza menjadi langkah awal yang penting memulai pemerintahannya. Karena di dalam transisi kepemimpinan itu mereka mendapatkan umpan balik, masukan-masukan dan langkah akselerasi apa yang baik dan cepat untuk mereka lakukan ke depan.
Terkait dengan defisit anggaran yang sempat diberitakan sejumlah media on line, publik Lampung tampaknya lebih bersikap menunggu langkah langkah Mirza-Jihan bersama jajaran tim ekonomi OPD nya.
Namun, jika didalami lebih jauh, Gubernur Terpilih Rahmat Mirzani Djausal memprioritaskan akan lebih fokus pada pesan Presiden Prabowo Subianto untuk lebih memperhatikan rakyat dalam menjalankan programnya.
Persoalan defisit sebetulnya salah satu dinamika yang sering dihadapi setiap daerah. Namun, bagi Provinsi Lampung yang juga pernah masuk sebagai APBD mandiri bersama 20 daerah lain di Indonesia, hal itu menjadi dinamika untuk lebih memecut semangat menjalani tahun 2025.
Tim ekonomi pemerintah daerah biasanya akan menerapkan kebijakan fiskal yang komprehensif untuk mengantisipasi defisit. Baik memperluas upaya upaya PAD maupun efisiensi anggaran.
Seperti halnya yang dilakukan Presiden Prabowo, Gubernur Terpilih Rahmat Mirzani Djausal akan menempuh langkah langkah memperkuat pengawasan dan efisiensi untuk mengantisipasi defisit. Termasuk pula mencegah manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran, mencegah suap dan gratifikasi. mencegah kronisme perizinan dan pungli menerapkan aturan ketat pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan kebijakan lain untuk menuju anggaran Lampung yang sehat.
Juga, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur Terpilih Mirzani juga akan mengamankan tujuh point instruksi Presiden Prabowo yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Tujuh point Inpres tersebut termuat dalam point keempat Inpres, yaitu
1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).
Inpres ini bertujuan melakukan penghematan anggaran nasional hingga Rp306,69 triliun. Terdapat delapan pihak yang diberi instruksi oleh Prabowo termasuk para gubernur, dan para bupati/wali kota.
Mereka mendapatkan mandat untuk meninjau ulang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi anggaran. APBN 2025, APBD 2025, dan transfer ke daerah (TKD) 2025 menjadi sasaran peninjauan itu.
Terkait penghematan anggaran itu tidak mencakup belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Artinya, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau gaji PNS tidak termasuk dalam Inpres ini.
Bentuk Tim Loyal yang Tangguh
Mirza-Jihan diharapkan membentuk tim kerja (Kepala Dinas/Kepala Badan/Organisasi Perangkat Daerah) yang loyal dan tangguh. Selain memahami program Asta cita Presiden Prabowo juga hakikat dari dilaksanakannya program tersebut.
Dengan menguasai program ini maka sinergi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung juga akan baik.
Pertama, Tim tersebut akan menghadapi nomenklatur baru, di mana tugas, wewenang dan tanggung jawab bisa berbeda dari sebelumnya. Nomenklatur yang diterapkan dalam Kabinet Merah Putih menjadi perwujudan strategi program besar Presiden Prabowo. Karena memiliki nomenklatur baru jangan sampai aktivitas atau kegiatan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terjebak pada kerja kerja untuk mengisi jabatan-jabatan di instansinya. Sementara tugas-tugas yang mendesak untuk dilakukan itu justru kalah dengan upaya konsolidasi internal yang cenderung tidak pernah selesai. Oleh sebab itu langkah cepat untuk beradaptasi terhadap nomenklatur baru ini harus dilakukan.
Kedua, Tim akan menghadapi sejumlah program besar dari Presiden Prabowo, diantaranya program makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, program kesehatan, Good Government dan clean governance, dan sejumlah program lain yang membutuhkan dedikasi.
Program-program besar tersebut merupakan visi besar bangkitnya sebuah bangsa menuju Indonesia maju. Dedikasi yang dituntut dari tim ini adalah rela untuk mewakafkan waktu berjuang mewujudkan cita-cita menuju Indonesia maju.
Tentunya setiap program itu tidaklah mudah dicapai. Misalnya, program makan bergizi gratis, menempatkan setiap pejabat ataupun ASN di daerah menjadi pelopor yang mewakili pemerintah sehingga harus memberikan contoh dan teladan yang baik di masyarakat.
Ketiga, Tim akan menghadapi konsekwensi logis implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Jika dicermati poin-poin dalam Inpres ini maka, akan didapati pemahaman bahwa menjadi seorang pejabat ataupun menjadi seorang pemimpin membutuhkan dedikasi yang luar biasa. Segala sesuatu yang bersifat idealistik yang sebelumnya hanya menjadi kata-kata di bibir saja akan menuntut untuk direalisasikan di dalam kenyataan.
Keempat, Tim harus menempa diri dengan karakter kebangsaan yang kuat. Mereka tidak boleh korupsi, tidak mencari uang di APBD, harus bekerja keras, jika tidak bekerja harus siap dicopot. Tidak ada jalan pintas. Tekun dan disiplin.
Berdasarkan pengalaman, tidak ada tempaan mentalitas yang berhasil tanpa ada keinginan yang kuat dari dalam diri manusia. Oleh sebab itu, menempa diri menjadi bagian yang dituntut bagi setiap pimpinan organisasi perangkat daerah agar bisa menunjukkan dedikasi yang maksimal bagi pembangunan. (Bersambung)
Post a Comment