Bandar Lampung — Ratusan massa anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Lampung menggeruduk kantor PLN Nusantara Power atau PLTU Sebalang, Lampung Selatan, Selasa (7/1/2025).
Massa menyampaikan tuntutan agar PLTU Sebalang kembali mempekerjakan 14 karyawan yang dirumahkan setelah pergantian vendor di PLTU tersebut.
Pasalnya ke-14 pekerja itu sudah mengabdi cukup lama di PLTU Sebalang, ada yang sudah 9 tahun, tapi tiba-tiba diberhentikan.
Namun aksi unjuk rasa itu akhirnya dimediasi oleh aparat Polres Lampung Selatan, serta menghadirkan personel TNI, Kepala Desa Tarahan, Dinas Tenaga Kerja, DPRD, perwakilan PLTU, perwakilan vendor dan seluruh pekerja yang dirumahkan.
Dalam pertemuan itu, FSPMI Lampung menyampaikan tuntutan mereka kepada PLTU Sebalang. Namun perwakilan PLTU tidak mau langsung mengabulkan dan berjanji akan memberikan jawaban pada hari Kamis depan.
Ketua FSPMI Lampung Erick Meidiartha menjelaskan duduk perkara tuntutan mereka, yaitu 14 pekerja di PLTU Sebalang yang tidak diterima/beralih dari PT ISS Indonesia ke PT GWP dan PT MKP.
Kemudian ada mutasi sepihak diduga akibat adanya intervensi yang dilakukan oleh oknum pegawai PNP di lingkungan PLTU Sebalang, selain itu pihak PLTU juga tidak menjalankan prinsip ketenagakerjaan serta kearifan lokal untuk mendukung warga sekitar.
“Ada permasalahan anggota kami yang bekerja PLTU Sebalang melalui vendor PT ISS, dalam perjalanan ada mutasi. Tidak lama itu ada peralihan dari ISS ke PT GWP dan PT MKP,” jelasnya kepada wartawan Rilis.id Lampung.
Setelah mutasi itu, ke-14 pekerja tidak diizinkan lagi bekerja di PLTU Sebalang dan mengakibatkan mereka kehilangan mata pencaharian.
“Itulah yang melandasi kita melakukan aksi. Harapan kami kita, di sini kan lingkungan keluarga, kita minta jalankan kearifan lokal. Bukan hanya untuk pekerja yang baru mendaftar, tapi yang sudah 5 sampai 9 tahun kenapa nggak bisa diterima?” tegasnya.Ia menyatakan semua pekerja itu asli warga Sebalang, Desa Tarahan dan sudah bekerja di vendor sebelumnya.
Erick pun mengapresiasi langkah Polri yang memediasi para pekerja dengan PLTU Sebalang. Sayangnya dari pertemuan ini belum ada hasil.
Untuk itu, Erick menegaskan pihaknya akan kembali melakukan aksi jika pada Kamis depan belum ada kejelasan dari pihak PLTU.
“Hasilnya tentu belum final karena pihak PLN sendiri pejabat tertinggi alasannay masih di Jakarta. Yang menerima kami tadi Pak Guntur Asmen engineering. Dia berjanji minta batas sampai Kamis. Kalau Kamis tidak dapat diperkerjakan, kami akan melakukan aksi,” ujarnya.
Menurutnya, dalam pertemuan itu, pihak DPRD dan Disnaker Lamsel turut mendorong agar seluruh pekerja yang dirumahkan itu bisa kembali bekerja.
“Intinya dari semua organ itu mendukung dan mengimbau agar 14 itu dipekerjakan kembali. Kalau soal kompetensi mereka sudah terbentuk bertahun-tahun. Apa lagi yang diragukan?” tanya Erick.
Sementara Kepala Desa Tarahan, Hairul mengatakan dari pertemuan hari ini memang belum ada kejelasan, karena pihak PLTU mengaku masih harus berkonsultasi dengan atasannya.
“Intinya saya ikut memperjuangkan warga saya untuk bisa bekerja lagi. Karena mereka dulu saya yang memasukkannya, tapi sebatas kemampuan saya sebagai kepala desa,” ujar Hairul.Ia menyebut pihak PLTU berjanji akan memberikan jawaban pada Kamis 9 Januari mendatang. Untuk itu, Hairul berkomitmen akan terus bermohon ke PLTU Sebalang agar bisa mempekerjakan lagi warganya.
“Pertemuan hari ini belum ada hasil. Harapan kita tadi semoga ada dalam waktu yang sudah ditentukan. Tetap saya memohon terus dengan pihak PT. itu yang bisa saya lakukan, karena saya tidak bisa terlalu masuk ke PT (PLTU) karena mereka punya aturan sendiri,” jelas Hairul.
Saat dikonfirmasi, Wakil Manajer PLN Unit Pelaksana Pembangkitan Sebalang, Agung tidak mau berkomentar banyak dengan alasan masih dinas.
"Mohon maaf saya juga nggak ikut acara tadi, saya lagi dinas. Setahu saya juga acara dengan internal PT GWP dan PT MKP aja," kata Agung. (*)
Post a Comment