Jakarta, 6 Desember 2024 - Pertarungan antara pemerintahan Prabowo Subianto dengan para penguasa oligarkis terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK-2 semakin memanas. Marwan Batubara, dalam tulisannya di Petisi 100, menilai bahwa proyek PIK-2 yang melibatkan pengusaha Aguan dan pihak terkait telah menjadi sarana kejahatan terstruktur yang merugikan rakyat.
Marwan menyebutkan bahwa meskipun tiga menteri yang diangkat oleh Prabowo, seperti Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Desa Yandri Susanto, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, sudah menyuarakan keberatan terkait beberapa aspek proyek tersebut, namun dia meragukan kemampuan Prabowo untuk menuntaskan masalah ini. "Prabowo sendiri tampaknya belum bisa melawan kekuatan oligarki yang sudah kuat mendominasi pemerintahan Jokowi," ujar Marwan.
Marwan mengkritik keras sikap para menteri yang tampaknya hanya melakukan langkah-langkah yang tidak substansial. Menteri Maruarar, misalnya, telah mengungkapkan arahan Prabowo yang melarang perumahan eksklusif, namun ia tidak menunjukkan perhatian terhadap nasib rakyat yang digusur di proyek PIK-2. Menteri Yandri juga mengingatkan aparat desa untuk tidak mencampuri proses pembebasan lahan, namun ia belum menunjukkan perhatian terhadap tragedi yang menimpa warga.
Di sisi lain, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan adanya pelanggaran hukum serius dalam proyek tersebut, antara lain ketidakpatuhan terhadap RTR dan RTRW, serta masalah status hutan lindung. Namun, Marwan mencatat bahwa meskipun ada pengakuan pelanggaran, Nusron cenderung hanya mengedepankan kajian ulang, tanpa tindakan yang konkret.
Pernyataan dari pihak PANI, yang merupakan pengelola proyek PIK-2, yang menyebutkan bahwa proyek ini sesuai dengan peraturan RTRW, juga dipertanyakan oleh Marwan. Bahkan, pejabat Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso membenarkan langkah-langkah yang ditempuh PANI, meskipun hal tersebut melanggar aturan yang ada.
"Negara PIK-2," kata Marwan, "telah bertransformasi menjadi negara yang lebih mementingkan kepentingan oligarki ketimbang kesejahteraan rakyat. Pembebasan lahan untuk PIK-2 telah meluas di luar kawasan yang ditetapkan, bahkan menggusur rakyat di wilayah lain, seperti di Tangerang dan Serang."
Menurut Marwan, kejahatan ini melibatkan pejabat pemerintah yang tidak bertanggung jawab dan aparat negara yang membantu memperlancar manipulasi. Ia menegaskan bahwa proyek PIK-2 ini lebih mencerminkan kepentingan segelintir orang yang mendapat keuntungan besar, bukan untuk kemaslahatan rakyat.
“Dengan kondisi seperti ini, sulit untuk berharap Prabowo bisa melawan oligarki yang sudah mengakar di tubuh pemerintah.” Meski ada seruan untuk kaji ulang, kenyataannya rakyat yang sudah menjadi korban tidak merasakan dampak nyata dari kebijakan tersebut, ujarnya.
Marwan juga menilai bahwa Prabowo harus lebih tegas dalam menyikapi masalah ini, bukan hanya sekadar melontarkan pernyataan tanpa tindakan nyata. "Jika Prabowo berani, ia bisa mengalahkan kejahatan oligarki, karena mayoritas rakyat akan mendukungnya. Namun jika hanya bertindak setengah hati, ia akan kalah melawan 'Negara PIK-2' yang dibangun oleh penguasa."
Dengan situasi yang semakin memanas, Marwan berharap Prabowo sebagai Presiden dapat menunjukkan keberanian untuk melawan praktik kejahatan ini, dan tidak hanya berjanji tanpa aksi. Rakyat, kata Marwan, sudah menunggu bukti nyata dari kepemimpinan Prabowo yang bersih dari pengaruh oligarki.(*)
Post a Comment