Bandarlampung — Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela lakukan koordinasi dengan Mentri PUPR Dody Hanggodo di Jakarta.
Koordinasi ini dilakukan sebagai langkah awal dalam komitmen sebagai Cagub memperbaiki infrastruktur di Lampung.
Mirza mengatakan, dirinya berharap pemerintah pusat mendukung peningkatan perbaikan jalan mulai dari desa hingga provinsi.
Mirza menjelaskan, sedikitnya ada 1.700 km jalan di Lampung yang sangat memprihatinkan, dan membutuhkan anggaran Rp350 Rp400 miliar per tahun.
"Kami sangat berharap dukungan pemerintah pusat untuk membantu menangani masalah ini," ujar Mirza saat diskusi dengan menteri PUPR.
Menurut Mirza, perbaikan jalan sangat penting dalam mendukung jalur sentra pangan di Lampung.
Mirza mengungkapkan ada beberapa jalan prioritas yang harus segera ditingkatkan yakni Pringsewu - Lampung Tengah - Lampung Utara sepanjang 250 km.
"Kemudian Bandarjaya-Menggala sepanjang 80 km. Serta jalur wisata Bandar Lampung - Pesawaran - Tanggamus sepanjang 150 km," katanya.
Selain jalan, Mirza juga menyoroti masalah irigasi. Dari total 362 ribu hektar sawah di Lampung, hanya 40 persen yang terairi akibat sedimentasi saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.
"Hal ini berdampak pada produktivitas pertanian di provinsi tersebut," katanya.
Kemudian, Mirza juga mengusulkan agar pembangunan Kota Baru di Lampung Selatan yang selama ini mangkrak dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pasalnya, proyek ini dirancang untuk mengatasi kepadatan Bandar Lampung dengan memindahkan pusat perkantoran ke sana.
"Saat ini progresnya sudah mencapai 50 persen, mulai dari kantor gubernur, masjid, RSUD, hingga jalan-jalan. Kami berharap proyek ini dapat dilanjutkan dengan dukungan pemerintah pusat,” ujar Mirza.
Merespons hal ini, Menteri PUPR Dody Hanggodo menyatakan kesiapannya membantu menangani permasalahan infrastruktur di Lampung.
Pihaknya akan mendukung semua program pembangunan infrastruktur terutama pada jalan dan irigasi.
Untuk irigasi, pihaknya akan upayakan solusi seperti embung untuk mengatasi sedimentasi.
"Namun, kami membutuhkan proposal lengkap dari Pemprov Lampung untuk diproses lebih lanjut," katanya.
Begitu juga dengan pembangunan Kota Baru, Menteri Dody mendukung usulan ini, tetapi meminta Pemprov Lampung segera menyiapkan dokumen proposal.
"Kami siap memproses jika masuk dalam PSN. Namun, semuanya memerlukan kelengkapan administrasi dari Pemprov. Kami tunggu koordinasi lebih lanjut,” tegasnya. (*)
Post a Comment