BANDARLAMPUNG – Aksi korupsi seperti suap dan pungli dapat terjadi di berbagai kondisi dan situasi oleh oknum. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Lampung M. Yusuf Kohar.
Karena itu, katanya, Kadin menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan korupsi.
Menurut Yusuf Kohar, KPK telah membentuk program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan melibatkan instansi dan semua komponen yang ada.
Guna menjalankan program Stranas PK berjalan maksimal, KPK memerlukan pendapat dan masukan dari Kadin selaku organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian.
"Tujuan KPK bicara sama Kadin dan organisasi di bawah Kadin itu, agar pencegahan korupsi dapat berhasil," ujar Yusuf Kohar, Kamis 4 Juli 2024.
Yusuf Kohar menyampaikan, rakor bersama KPK tersebut bukan terkait apakah ada korupsi atau tidak di suatu tempat. Tetapi, membicarakan bagaimana pencegahan korupsi tidak terjadi baik itu di bidang perizinan, proyek-proyek pemerintah, lelang jabatan, hingga di pelabuhan.
"Bagus diskusi itu. Kita tidak menunjuk orang salah atau tidak. Tapi kemungkinan-kemungkinan situasional bisa terjadi. Itu perlu kita sampaikan ke KPK," ungkapnya.
Yusuf Kohar melanjutkan, pihaknya mendorong agar pencegahan korupsi berjalan dimanapun. "Jadi semua harus mengkontrol pencegahan korupsi, baik itu KPK, instansi terkait, dan lainnya," ucapnya.
"Kita harus benahi diri sehingga korupsi atau pungli dan sejenisnya tidak terjadi. Baik di pelabuhan, perizinan, proyek pemerintah, dan lainnya," sambung mantan Wakil Wali Kota Bandarlampung ini.
Tujuannya, kata Yusuf Kohar, agar iklim perekonomian berjalan baik dan berdampak baik kepada semua pihak. "Contoh kalau tidak ada setoran di proyek pemerintah 20 sampai 25 persen, pasti infrastruktur yang dibangun bagus, kontraktornya profesional," tuturnya.
Dia juga mencontohkan, jika pelabuhan bebas dari pungli tentu juga akan berdampak terhadap aktivitas ekspor dan impor yang dapat berjalan lancar dengan biaya murah.
Begitu juga jika perizinan berjalan dengan cepat, lancar, murah, dan mudah, dampaknya akan membuat banyak investor berinvestasi di Lampung.Lebih lanjut, Yusuf Kohar menyinggung bahwa pembangunan tidak hanya melalui APBD tetapi juga oleh pihak swasta dengan investasi. "Pemda harus bentang karpet merah kalau ada orang mau investasi. Makanya diperlukan perizinan cepat, murah, dan ada kepastian hukum," ungkapnya.
Sebagai warga negara Indonesia, dirinya perlu berusaha untuk kemajuan Provinsi Lampung. "Kita harus berusaha sebagai warga Indonesia. Kalau nggak berani bersuara siapa lagi? Saya tidak perlu dulu jadi gubernur, tapi saya berusaha agar pembangunan di Lampung bagus. Baik di pelabuhan, pemda kabupaten/kota dan provinsi, dan lainnya," paparnya.
Pada kesempatan itu, Yusuf Kohar pun mengapresiasi Pelindo Regional 2 Panjang yang telah menetapkan program Stranas PK di lingkungan pelabuhan. ’’Bagus lah kalau Pelindo mendukung Stranas PK. Kita pun dengan KPK diskusi supaya Stranas PK berjalan," terangnya.
Lebih jauh, Yusuf Kohar mengajak semua pihak berbenah untuk lebih baik lagi. ’’Pemda berbenah dalam hal masalah penanganan proyek-proyek APBD, lelang jabatan, dan investasi. Lalu pihak pelabuhan berbenah dalam penanganan percepatan ekspor impor dan lainnya," tandasnya.
Post a Comment