Bandar Lampung – Sektetaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto menghadiri acara Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Lampung Tahun 2023 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Rabu (22/11/2023).
Acara tersebut mengusung tema “Peran Strategis Provinsi Lampung dalam Mengakselerasi Hilirisasi dan Memperkuat Tata Niaga Komoditas Pangan untuk Mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)”.
Dalam sambutannya, Sekdaprov Fahrizal menuturkan bahwa acara hari ini sangat penting sebagai upaya meningkatkan kapasitas dalam mengendalikan inflasi.
“Upaya kita cukup baik sebetulnya, tapi kita terus berupaya agar menjadi yang terbaik nantinya. Untuk menjadi yang terbaik kita harus terus melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan terhadap program dan kebijakan yang sudah kita lakukan,” katanya.
Ia menyebut bahwa Pemerintah Pusat menaruh perhatian serius dalam menjaga tingkat inflasi agar tetap rendah dan terkendali serta tidak fluktuatif.
Menurutnya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan diadakannya rapat koordinasi antara Kemendagri dengan seluruh Pemerintah Daerah di setiap hari Senin yang dipimpin langsung oleh Mendagri.
Sekdaprov Fahrizal juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk terus memantau secara berkala perkembangan harga di pasar terutama untuk bahan pokok seperti beras, telur, cabai, bawang beberapa komoditas lainnya.
“Pak Gubernur meminta kepada kita untuk selalu memantau perkembangan secara statistik sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya mitigasi dari meningkatnya inflasi di Provinsi Lampung,” ungkapnya.
Sebagai informasi, inflasi Provinsi Lampung tahun 2022 tercatat sebesar 5,51% (yoy), sama dengan inflasi Nasional yang juga sebesar 5,51% (yoy) dan lebih rendah dari inflasi tahunan Sumatera sebesar 6,14% (yoy).Tingkat inflasi tersebut menempatkan Provinsi Lampung pada posisi ke-2 terendah di Pulau Sumatra setelah Provinsi Bangka Belitung.
Untuk tahun ini, secara kumulatif tahunan tercatat sebesar 2,41%, yang artinya masih dalam rentang target inflasi tahun 2023 yang ditetapkan pada kisaran 2-4%.
Sekdaprov Fahrizal menyebut dalam mengendalikan inflasi, pemerintah daerah herus berpedoman pada strategi 4K yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang Efektif.
Berpedoman pada strategi keterjangkauan harga, menurutnya jika terjadi peningkatan harga di pasar, maka harus segera dilakukan upaya intervensi dari pemerintah daerah seperti operasi pasar.
“Kita akan segera melakukan operasi pasar untuk beras dan komoditas lain, kita juga sudah menugaskan kepada BUMD untuk bersama-sama dengan Disperindag,” tandasnya.
Sekdaprov Fahrizal berpendapat ada beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat jika terjadi kelangkaan ketersediaan pasokan bahan pokok seperti menanam cabai di rumah.
Selain itu, dalam menjaga kelancaran distribusi ia berpesan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk proaktif berkoordinasi jika terjadi kelangkaan dari komoditas di beberapa tempat yang disebabkan oleh tidak lancarnya transportasi.
Sekdaprov Fahrizal berharap narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia dan Food Station Tjipinang Jaya dapat memberikan masukan dan sharing informasi bagi Tim Pengendalian Daerah di Provinsi Lampung dalam upaya pengendalian pangan, refreshment, serta evaluasi pelaporan TPID.
Post a Comment