GELARAN Pekan Raya Lampung (PRL) mendapat kritik tajam dari Koordinator Gepak Lampung, Wahyudi Hasyim.
Ia mendesak Pemprov Lampung ke depan tidak lagi menyerahkan kegiatan ini ke Apindo Lampung dan mencari EO pengganti yang lebih kompeten dan bersertifikasi nasional serta punya rekam jejak sukses.
"Tidak ada bagus-bagusnya," katanya, Senin (9/10/2023) malam.
Menurutnya, di mana-mana PRL itu dimaksudkan untuk menampilkan kemajuan daerah, dan memastikan berdampak pada kemajuan ekonomi daerah.
"Apa dampaknya, coba. Apakah ada peningkatan PAD untuk Provinsi Lampung dan Kota Bandarlampung dan kabupaten/kota lainnya dari kegiatan ini, kecuali hanya meramaikan petakan di depan panggung depan yang menampilkan gelaran hingar bingar musik.
"Cuma itu," tegasnya lagi.
Ia menilai Pemprov Lampung tidak punya konsep yang jelas dan terkesan membuat ajang PRL asal-asalan. Mestinya, lanjut dia, Pemprov Lampung mengajak dan mendengar aspirasi semua pihak, termasuk menerima masukan dari para kelompok UMKM yang menjadi peserta dominan PRL.
"Pemprov dan pihak ketiga yang menjadi pelaksana seharusnya mampu membuat perencanaan serta mkelakukan evaluasi dan audit yang transparan setiap akhir kegiatan," tegas Yudi lagi.
Ia membandingkan gelaran PRL pada tahun 2022 yang menurutnya juga gagal menarik banyak pengunjung dan mendatangkan keuntungan yang memadai bagi UMKM yang menyewa tempat dengan tarif mahal.
"Tahun lalu juga begitu. Cuma ramai di waktu malam, siang sepi. Itupun ramai cuma di petakan depan Gedung Sumpah Pemuda karena ada panggung hiburan, sementara lokasi di mana UMKM ditempatkan di biarkan sepi," bebernya.
"Semalam saya dapat laporan ada satu stan yang terbakar. Kok bisa ya, tidak profesional sekali," sindirnya.
Yudi menyarankan ke depan pelaksanaan PRL melibatkan semua unsur, seperti sekolah-sekolah yang ia yakin punya atraksi yang pantas ditampilkan.
"Kan bisa diminta anak-anak sekolah dari berbagai daerah tampil di panggung-panggung lain (tidak hanya fokus di panggung utama) untuk menunjukkan kreasinya. Kasih tuk anak-anak kita yang tampil itu insentif. Itu bisa mendorong anak-anak kita lebih bersemangat mencipta kreasi baru, ketimbang hanya menjadi penonton," katanya.
Terkait tarif, lanjut Yudi, jika Pemprov Lampung tak bisa mengratiskan, sebaiknya tidak menyamaratakan tarif.
"Anak-anak sekolah dan mahasiswa sebaiknya digratiskan. Kalau tidak bisa, ya separohlah dari tarif umum," katanya.
"Gini lho, tarifnya saja sudah Rp.10 000 per orang belum lagi parkir mobil Rp10 000. Bisa dibayangkan jika satu mobil berisikan satu keluarga katakanlah lima orang berarti harus merogoh kocek Rp60 000 hanya untuk ongkos masuk. Mereka itu para pembayar pajak lho, masak untuk melihat dan merasakan pembangunan daerah mesti bayar mahal," ujarnya lagi.
Post a Comment