Bandar Lampung -- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 secara virtual yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo, bertempat di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Kamis (31/08/2023).
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2023 merupakan pertemuan tahunan tingkat nasional terkait koordinasi pengendalian inflasi yang diinisiasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat beranggotakan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia didukung 542 Tim Pengendalian Inflasi Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Tema yang diangkat dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2023 adalah "Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkesinambungan" yang mengacu pada strategi 4k, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif. Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pengendalian inflasi yang dilakukan di Indonesia ini berbeda dengan negara lain.
"Di negara manapun pengendalian inflasi itu biasanya hanya dilakukan dari satu yaitu dari bank sentralnya. Banyak di negara manapun pasti memakai itu, kita tidak, kita kombinasi, ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan juga pengecekan di lapangan secara langsung. Ini ilmu lapangan," ucap Presiden RI. Berdasarkan pantauan Presiden Joko Widodo, harga-harga yang telah dipantaunya juga dalam keadaan turun, meskipun saat ini hanya ada masalah di komoditas beras akibat El Nino.
"Saya senang bahwa harga-harga yang saya pantau di pasar dalam minggu ini, saya cek di Pekalongan, Palu, semuanya ada di posisi menurun. Hanya satu yang kita masih memiliki masalah, di urusan beras karena ada ada El Nino. Perlu saya ingatkan, urusan beras tolong dilihat betul, ini kebutuhan pokok kita, dicek betul (bila) ada kenaikan," lanjutnya. Jokowi juga menyampaikan bahwa pada awal bulan September ini akan mulai didistribusikan bantuan beras kepada para penerima manfaat bantuan tersebut. Satu Keluarga Penerima Manfaat akan mendapatkan 10 kilogram beras per bulan, selama tiga bulan, yaitu bulan September-Oktober-November.
Jokowi juga menginstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah untuk melakukan intervensi pasar sehingga dengan itu diharapkan inflasi dapat terkendali. "Kalau harganya masih naik, Bapak Ibu Gubernur, Bupati dan Walikota juga bisa menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar, sehingga dengan itulah kita harapkan inflasi kita akan terkendali dengan baik dan pelan-pelan akan turun," instruksinya.
Jokowi juga menginstruksikan pada Kepala Daerah untuk lebih memperhatikan produktivitas sawahnya untuk mengantisipasi kekeringan akibat dari El Nino.
"Akibat El Nino, kekeringan ekstrem diprediksi akan berlangsung hingga awal 2024, 19 negara membatasi ekspor produk pangan. Sehingga sekali lagi saya meminta Bupati, Gubernur yang yang memiliki sawah untuk diperhatikan produktivitasnya," kata Presiden. "Semua negara memberhentikan ekspornya, yang bisa menyelamatkan negara, ya negara itu masing-masing, kita juga sama. Kita masing-masing harus bekerja keras untuk menyelamatkan rakyat kita," sambung Presiden.
Dalam jangka pendek, Jokowi juga menginstruksikan Kepala Daerah untuk betul-betul memperhatikan data stok dan neraca pangan. "Cek terus ketersediaan stok, harga-harga pangan, awasi sistem dan jalur distribusi," perintahnya. Di akhir, Jokowi juga memerintahkan Kepala Daerah untuk terus meningkatkan cadangan pangan di daerahnya masing-masing. "Tolong dicatat, tingkatkan betul cadangan pangan di daerah, sehingga kalau terjadi apa-apa (bisa) cepat, tidak harus kontak ke Jakarta. Di daerah itu harus bergerak terlebih dahulu dan segera koordinasi dan cari solusi apabila ada masalah. Optimalkan fiskal daerah untuk mengendalikan inflasi," ucap Presiden.
"Inflasi ini kunci, pertumbuhan ekonomi kunci. dua hal ini penting sekali sehingga untuk itu saya minta untuk penguatan sarana dan prasarana pertanian," pungkasnya. Menanggapi arahan Presiden Joko Widodo, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyampaikan bahwa capaian inflasi di Provinsi Lampung sendiri relatif terkendali. "Inflasi kita kan sudah dalam kondisi terkendali. Kita termasuk yang terendah di Sumatera yang artinya kita tidak menambah beban nasional. Kita berada pada posisi baik," ucap Sekdaprov.
Sekdaprov juga menyampaikan bahwa Provinsi Lampung sudah melakukan langkah-langkah dalam mengantisipasi dampak dari El Nino. "Masalah beras, kita di Provinsi Lampung sudah melakukan langkah antisipasi dampak el Nino, yang mana hal ini tidak bisa kita elakkan. Tapi yang mungkin akan kita lakukan itu mitigasi, melakukan langkah-langkah supaya dampaknya kecil," ucapnya.
Sekdaprov menjelaskan, Provinsi Lampung telah melakukan upaya percepatan penanaman dan pengoptimalan sistem irigasi untuk meminimalisir dampak dari El Nino. Disamping itu, guna menekan dampak el nino dan menekan inflasi, Sekdaprov mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki Dana BTT yang dapat dipergunakan bila terjadi hal yang mendesak atau diluar dugaan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)
Post a Comment