LAMPUNG SELATAN - Seorang Kepala Desa (Kades) bukan hanya sekedar pemimpin dan kepala pemerintahan di Desa, namun seyogyanya menjadi panutan dan contoh yang baik bagi masyarakat yang dia pimpin.
Namun hal itu tidak berlaku bagi oknum kepala desa di salah satu kecamatan di kabupaten Lampung Selatan yang berinisial (BD), dimana banyak dugaan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum Kades tersebut selama dia menjabat Kades.
Hal itu disampaikan oleh beberapa warga masyarakat kepada awak media yang geram melihat tingkah laku oknum kades tersebut selama memimpin Desa mereka.
"Bagaimana kami tidak geram mas melihat kelakuan Kades kami itu, bukannya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, baik dalam mengelola anggaran keuangan Desa, program pembangunan maupun dalam merekrut perangkat Desa maupun BPD," ujarnya, Kamis (24/08/2023).
Masih menurut warga, banyak sekali bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah yang tidak jelas dalam pengelolaan keuangannya maupun realisasinya.
"Coba bayangkan mas, untuk anggaran Dana Desa saja tidak ada keterbukaan kepada masyarakat, belum lagi banyak bantuan dari pemerintah yang dikangkangi oleh Kades itu," ucapnya.
Masyarakat memberikan beberapa contoh bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah yang tidak jelas peruntukan maupun pengelolaannya.
"Sebagai contoh ya mas, bantuan sumur bor dari Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan yang diperuntukkan bagi kelompok tani di desa kami ini, dimana yang mengusulkan adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) namun setelah cair yang mengelola dana bantuan tersebut adalah Kades dan tidak melibatkan Gapoktan itu sendiri," jelasnya.
Yang lebih memprihatinkan menurut warga masyarakat, dalam pembuatan sumur bor tersebut diduga ada nuansa korupsi yang dilakukan oleh oknum Kades tersebut.
"Anggaran yang diberikan oleh Dinas Pertanian itu sebesar Rp 100 juta, untuk membuat sumur bor di 5 titik dan dalam 1 titik dianggarkan biaya sebesar Rp 20 juta. Namun pada kenyataannya pembuatan sumur bor tersebut diperkirakan hanya menelan biaya sekitar Rp 10 juta, dan akhirnya sumur bor tersebut tidak berpungsi dengan baik," ungkapnya.
Masih menurut warga masyarakat, masih banyak lagi anggaran maupun bantuan yang diberikan kepada Desa mereka yang tidak jelas dalam pengelolaan dan peruntukannya.
"Seperti program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang merupakan aset masyarakat yang dikelola oleh KPSPAMS 100% milik masyarakat, namun kenyataannya dikangkangi oleh Kades bersama kroninya," imbuhnya.
Ditambah lagi anggaran Dana Desa yang menelan biaya ratusan juta rupiah namun diduga banyak program yang fiktif namun dalam LPJ Anggaran nya tetap ada.
"Seperti anggaran DD mas, banyak yang diduga program fiktif alias tidak ada realisasinya padahal dianggarkan dalam jumlah yang cukup besar, seperti contoh kegiatan PKK dan Pemuda yang tidak pernah ada kegiatan maupun realisasinya, namun program dan anggarannya tetap masuk dalam LPJ dan SPJ DD," ungkapnya.
Masyarakat menduga, dana-dana bantuan tersebut digunakan oleh oknum Kades tersebut untuk bermain judi, mabuk-mabukan dan main perempuan.
"Pak kades itu suka main judi, mabuk-mabukan dan main perempuan, oleh karena itu Kami warga masyarakat menduga dana-dana bantuan yang tidak ada realisasinya tersebut dipergunakan oleh Kades untuk berfoya-foya main judi, minum-minuman keras dan main perempuan," katanya.
Bahkan masyarakat menyerahkan bukti berupa video dan foto saat Kades tersebut sedang bermain judi Koprok dengan memegang segepok uang kertas ditangannya.
"Ini buktinya mas, video dan foto saat Kades sedang bermain judi Koprok dengan memegang segepok uang kertas ditangannya," ungkapnya sambil menunjukkan video dan foto Kades.
Warga masyarakat prihatin campur geram melihat ulah Kades tersebut yang tidak memberikan contoh dan tauladan yang baik kepada warga masyarakatnya.
"Mau jadi apa Desa kami ini mas, kalau dipimpin oleh seorang kepala desa yang mempunyai kelakuan seperti itu, punya jiwa koruptif, suka main judi dan mabuk-mabukan serta main perempuan," ucapnya dengan nada prihatin dan kesal.
Yang lebih parahnya lagi menurut warga masyarakat, perangkat Desa maupun BPD dijabat oleh kerabat dekat Kades itu sendiri.
"Untuk perangkat Desa maupun BPD didesa kami ini sebagian besar dijabat oleh kerabat dekat Kades itu sendiri." Pungkasnya.
Dan awak media mencoba mengkonfirmasi informasi tersebut kepada kepala desa melalui pesan singkat WhatsAppnya, namun hingga berita ini diterbitkan tidak ada tanggapan walaupun chat dari awak media dibaca.
Post a Comment