LAMPUNG SELATAN – Perjuangan ratusan guru lulus passing grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Lampung Selatan untuk diangkat tahun 2023 nampaknya temui jalan buntu.
Betapa tidak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan tidak dapat menambah kuota formasi sesuai tuntutan ratusan guru dari kuota 120 menjadi 727 guru. Hal ini dikarenakan keuangan daerah belum memadai.
Sebab, Pasalnya, meskipun ditahun 2023 Pemerintah pusat menganggarkan gaji para guru P3K melalui DAU (Danak Aloksi Umum), Namun untuk tahun berikutnya diserahkan kepada Pemerintah daerah masing-masing.
“Intinya Kementerian keuangan untuk tahun 2023 memang mengalokasikan anggaran sesuai PMK, tapi untuk tahun selanjutnya diserahkan ke APBD masing-masing daerah, artinya untuk pengangkatan formasi disesuaikan dengan DAU Daerah,” ujar Sekretaris BPKAD Lamsel Mahat saat ditemui gerbangkrakatau.id dikantornya belum lama ini.
Dia menjelaskan, pada saat zoom meteeng dengan Kementerian Keuangan RI yang diikuti beberapa OPD terkait dan perwakilan guru GLPG PPPK, menyimpulkan bahwa pengusulan guru kuota formasi disesuaikan dengan keuangan daerah yakni APBD.
“Kesimpulannya untuk pengangkatan formasi disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dalam artian kemampuan untuk menggaji tahun berikunya karena dibebankan APBD,” jelasnya seraya OPD yang ikut zoom meteeng yakni Pendidikan, BAPPEDA, Inspektorat dan BKD serta perwakilan GLPG P3K Lamsel.
Jika melihat keuangan APBD Daerah, lanjut dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan pengajuan usulan formasi khusus guru tahun 2023 sudah sesuai dengan PMK.
“Sesuai PMK itu alokasinya, tapi harus mempertimbangkan gaji untuk tahun depannya. Pengangkatan, penentuan jumlahnya itu harus mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan kedepan, itu sih prinsipnya dan mereka memahami ini, artinya sudah menghabiskan semua formasi yang diangkat tahun ini,” jelasnya.
Disinggung artinya Pemkab Lampung Selatan tidak bisa menambah kuota karena disesuaikan dengan keuangan daerah, pihaknya enggan merinci, namun semua sudah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
“Ya kondisinya seperti itu, nanti bisa dikonfirmasi kemerekalah hasilnya, itu kesimpulannya mereka (guru) tau. Kita menetapkan itukan harus mempertimbangkan keuangan daerah untuk menggaji kedepannya,” terangnya.
“Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Thamrin, S.Sos, MM mengatakan bahwa Pemkab Lamsel sudah maksimal dalam mengajukan untuk formasi guru P3K. Ada tahapan dan proses, tahun depan akan kita usulkan kembali dengan jumlah yang lebih banyak.
“Iya betul, untuk tahun ini kita hanya bisa mengusulkan 120 karena harus disesuikan dengan keuangan daerah. Tahun depan akan kita usulkan kembali, Mudah-mudahan angaknya bisa bertambah,” kata Thamrin, Kemarin (31/5/2023).
“Terpisah, Korwil GLPG PPPK di kabupaten Lampung Selatan “Fulkan Gaviri, S.Pd menyayangkan kepada pihak Pemkab Lamsel tidak memberikan akses untuk ikut zoom meteeng dari awal. Bahkan dirinya bersama beberapa guru mendatangai BPKAD Lamsel.
“Belum bisa menyimpulkan bang, masih menunggu statmen resmi dari Pemkab. Kami telat masuk zoom, karena gak diberi akses, kami baru dapat linknya setelah kami mendatangi BPKAD dan itupun 10 menit lagi mau selesai,” kata Fulkan Gaviri, S.Pd.
“Untuk diketahui, ratusan guru yang lulus Tes GLPG P3K di kabupaten Lampung Selatan (prov.lampung) beberapa kali melakukan aksi damai didepan kantor DPRD dan Kantor Bupati Lampung Selatan namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan, bahkan mereka sempat ke Jakarta untuk audensi menemui anggota DPR RI dan Kemendikbud RI.
Post a Comment