Pesisir Barat - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tingkat Nasional, Selasa (23/05/2023).
Dalam hal ini Pemkab Pesisir Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pesibar mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen-P3A RI) berlangsung di Ruang Dengar Pendapat (RDP) DPRD Pesibar secara virtual melalui zoom meeting.
Kepala DP3AKB Pesibar dr. Budiyono, M.H, mengatakan kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi nasional pencapaian indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2023 di Kabupaten Pesisir Barat.
"Dari hasil verifikasi yang telah kita kirimkan pada dua-tiga bulan yang lalu, Pesibar mendapatkan kenaikan tingkat dari Pratama menjadi Madya," ujarnya
"Sehingga hari ini adalah verifikasi lapangan Hybrid yang langsung ditanyakan kepada pihak terkait, tadi tim menanyakan langsung kebenaran dari apa yang telah kita laporkan," jelasnya.
Kemudian kata Budi dari semua pertanyaan yang diajukan tim semuanya bisa di jawab dengan cukup baik.
Budi berharap dengan adanya kegiatan penilaian tersebut kedepan dapat memberikan wawasan kepada semua pihak bahwa KLA merupakan tanggung jawab bersama, sehingga Pesibar di tahun-tahun berikutnya dapat mencapai tingkat KLA yang lebih tinggi.
"KLA bukan hanya tanggung jawab PPPAKB tapi semua terkait seperti Dinas Pendidikan, Sosial, Kesehatan, dan dari Kecamatan semuanya memiliki peran dan tugas masing-masing," papar Budi.
Untuk itu Budi mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengintegrasikan hak-hak anak dalam pembangunan, untuk melaksanakan kebijakan KIA. Dengan memobilisasi sumber daya manusia, sarana prasarana serta metode yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dalam rangka menciptakan kabupaten yang dapat memenuhi hak-hak anak.
Sementara itu, Ketua Umum TP-PKK Pesibar Septi Istiqlal sangat mendukung dengan adanya kegiatan VLH dan Evaluasi KLA, ia menyakini pesibar sudah dapat disebut kabupaten layak anak.
Hal itu karena berdasarkan program yang dilaksanakan oleh TP-PKK dan Dharma Wanita Pesibar sangat fokus pada Kabupaten Layak Anak (KLA).
"TP-PKK Pesibar sudah sering melaksanakan Sosialisasi tentang pernikahan dini, Narkoba, bahayanya gadget, dan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak," imbuh Septi Istiqlal
"Kita lakukan secara intens dengan cara berkeliling ke setiap Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat," pungkasnya. (Andrean/Wawe)
Post a Comment