Pesisir Barat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat meminta Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk memperjelas selisih pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Pesisir Barat akhir tahun anggaran 2022, yang disampaikan oleh Wakil Bupati Pesisir Barat A.Zulqoini Syarif pada Senin (10/04/2023).
Dalam LKPJ itu pihak DPRD meminta Pemkab Pesibar untuk terbuka menyampaikan selisih target pada realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 serta selisih target realisasi belanja daerah tahun anggaran 2022 yang masing-masing berselisih lebih dari 140 Miliar rupiah.
Wakil Ketua I DRPD Pesisir Barat Rifzon Efendi mengatakan bahwa pihak DPRD akan mengkaji selisih target realisasi pendapatan dan realisasi belanja tersebut dengan memanggil pihak pemerintah setempat guna mendapatkan keterangan yang jelas, sehingga selisih target yang dimaksud dapat diketahui secara seksama, hal itu diminta Rifzon karena saat ini permasalahan persoalan gaji aparatur desa yang tidak dibayarkan selama 3 bulan lebih pada tahun 2022 lalu dapat berkaitan dengan realisasi target pendapatan dan belanja daerah tahun lalu yang mempunyai selisih target yang cukup besar, sehingga bisa saja sebab dari tidak dibayarkannya gaji aparatur pekon itu akibat realisasi yang tidak tercapai sehingga berdampak pada anggaran gaji aparatur pekon yang tak kunjung terbayarkan.
Rifzon berharap dengan mencuatnya permasalahan gaji aparatur pekon yang tak kunjung dibayar ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk segera memberikan solusi dari permasalahan ini, serta dapat mengeluarkan gaji aparatur desa secara utuh mengingat banyak masyarakat yang bergantung hanya kepada gaji yang diterima dari hasil bekerja sebagai aparatur pekon, sehingga gaji itu sangat vital untuk menunjang keberlangsungan hidup para aparatur pekon di wilayah setempat.
Seperti yang diketahui pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Barat pada APBD tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar 911,7 Miliar lebih dengan realisasi sebesar 770,8 Miliar lebih atau sebesar 84,55 persen. Sedangkan belanja daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar 915,5 Miliar rupiah lebih dan telah terealisasi sebesar 769,7 Miliar rupiah lebih atau terealisasi sebesar 84,7 persen.
Menurut Wakil Ketua Dua DPRD Kabupaten Pesisir Barat Ali Yudiem mengatakan selisih target yang cukup besar pada target pendapatan dan realisasi belanja daerah pada tahun 2022 menyisakan pertanyaan bagi anggota DPRD Pesibar, untuk itu ia meminta agar pemerintah daerah bisa memberikan informasi sejelas mungkin dan tidak ada yang ditutup-nutupi supaya anggaran belanja yang tidak terserap dapat diketahui bersama.
Terlebih saat ini polemik terkait gaji aparatur desa di Pesisir Barat sedang mencuat sehingga masyarakat sangat menunggu kejelasan informasi yang valid terkait kenapa penghasilan tetap aparat desa ini tidak juga terealisasi hingga saat ini.
Ali mengatakan pihak DPRD akan segera menjadwalkan pertemuan dengan tim anggaran Pemkab Pesibar guna mendapatkan kejelasan terkait selisih target pada APBD tahun 2022 tersebut.
Senada dengan yang disampaikan oleh Wakil I dan Wakil II DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Anggota DRPD Pesisir Barat dari Fraksi demokrat Khoiril Iswan mengatakan bahwa Pemkab harus segera memberikan titik terang dari selisih target tersebut supaya permasalahan tidak dibayarkannya gaji aparatur desa itu dapat segera terjawab. (Andrean/Wawe)
Post a Comment