Jakarta, - Di internal Gerindra, sosok Ketum PKB Muhaimin Iskandar mendominasi pembicaraan mengenai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Namun, tak dimungkiri, dibahas pula kemungkinan figur lain dipasangkan dengan Prabowo.
Partai Gerindra tak memungkiri adanya opsi bakal calon wakil presiden selain Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, untuk mendampingi bakal calon presiden Gerindra yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Partai Kebangkitan Bangsa mengingatkan bahwa partainya tidak pernah mempunyai sejarah mencederai politik.
Sekitar lima bulan setelah Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memutuskan berkoalisi, kedua partai tersebut belum juga mendapatkan titik temu terkait pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang akan diusung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Partai Gerindra berkukuh mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Adapun PKB tetap menyodorkan Muhaimin Iskandar sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam pertemuan dengan awak media di kawasan Kemang, Jakarta, Senin (16/1/2023), mengatakan, di internal Gerindra, sosok Muhaimin mendominasi pembicaraan mengenai cawapres pendamping Prabowo. Namun, ia tak memungkiri, nama-nama lain juga ikut dibicarakan.
”Namanya, kan, dinamika. Ya, semua nama yang beredar diomongin. Kami tidak punya kewenangan untuk menyebut nama. Karena begini, apa pun yang dibicarakan, keputusan capres dan cawapres, ada di tangan Prabowo Subianto sebagai ketum (ketua umum) Gerindra dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai ketum PKB,” ujar Muzani.
Saat ditanyakan apakah salah satu faktor tak kunjung diputuskannya pasangan dari Prabowo karena elektabilitas Prabowo dan Muhaimin yang rendah saat dipasangkan, Muzani membantahnya. Menurut dia, tidak ada hambatan antara Gerindra dan PKB dalam membicarakan mengenai capres-cawapres.
“Yang menghambat adalah, kita harus menang, begitu. Itu yang harus dihitung betul. Dalam hitungan kita, Pak Prabowo dengan Muhaimin top cer, top cer semuanya,” ucap Muzani.
Mengutip survei Charta Politika yang dirilis pada akhir Desember 2022, dalam simulasi pasangan capres-cawapres, elektabilitas Prabowo dan Muhaimin sebesar 22,7 persen. Mereka kalah dibandingkan pasangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebesar 33,8 persen, dan pasangan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebesar 29,9 persen.
Muzani mengungkapkan, pasangan capres-cawapres dari koalisi Gerindra dan PKB belum ditentukan karena koalisi masih ingin menunggu tokoh yang akan diusung oleh partai atau koalisi lain di Pilpres 2024. Lagi pula, hingga kini, partai atau koalisi lain juga belum mendeklarasikan capres atau cawapresnya.
Atas dasar itu pula, Gerindra dan PKB tidak ingin terburu-buru mendeklarasikan pasangan capres-cawapres. “Lha, iya. Wong calon presiden dari partai lain masih belum pada deklarasi apalagi wakil presiden gitu lho kira-kira,” katanya.
*Jaga komitmen*
Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda menyampaikan bahwa terbukanya opsi cawapres selain Muhaimin sebagai pendamping Prabowo merupakan pandangan pribadi Muzani. Hal itu, menurutnya, wajar-wajar saja.
Namun, ia menegaskan bahwa pada akhirnya keputusan secara kelembagaan mengenai capres dan cawapres yang akan diusung oleh koalisi diserahkan kepada Prabowo dan Muhaimin. Hal tersebut sebagaimana perjanjian yang sudah disekapati di antara kedua partai.
”Prinsipnya, bagi PKB, PKB tidak pernah punya sejarah, track record untuk mencederai politik,” ucap Huda.
Huda juga menegaskan bahwa PKB tidak akan meninggalkan Gerindra. Untuk itu, ia berharap, kedua partai ikut menjaga komitmen itu. Atas dasar itu pula, setiap tahapan berjalan terus. Begitu pula, PKB dan Gerindra pada Senin pekan depan akan meresmikan Sekretariat Bersama PKB dan Gerindra dalam upaya pemenangan di Pemilu 2024.
”Kami merasa tidak ada yang perlu dipecahkan kebuntuannya, mengalir saja. Hari ini kami masih solid, masih relatif semua agenda konsolidasi jalan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Prabowo dan Muhaimin memang tak menghendaki deklarasi capres-cawapres tergesa-gesa karena sejak awal disepakati konsolidasi internal kedua partai harus dituntaskan. Ini meskipun ia menyadari bahwa masing-masing internal ada yang berkeinginan agar deklarasi cepat dilakukan, ada pula yang tidak ingin deklarasikan dilakukan secara terburu-buru sembari melihat situasi eksternal.
”Tetapi, itu dinamika yang wajar, ada yang memberi tenggat waktu sampai Maret 2023 karena berbagai pertimbangan, misalnya nanti keburu ada pasangan capres lain. Ada pula pertimbangan deklarasi semakin cepat, semakin bagus. Itu, kan, dinamika, yang semua kami kembalikan ke beliau berdua (Prabowo dan Muhaimin),” kata Huda.
Ada banyak pertimbangan belum dideklarasikannya pasangan capres-cawapres dari koalisi Gerindra-PKB. Salah satunya, kata Huda, partai masih saling mengintip situasi poros-poros koalisi yang lain juga. ”Kalau soal masih saling intip, saya rasa, itu juga dialami partai dan koalisi lain,” ujarnya.
Post a Comment