Bandar Lampung - Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung tanggapi soal penggelapan bantuan sosial berupa PKH.
Sebelumnya, menyeruak pemberitaan terkait adanya dugaan penggelapan bantuan PKH di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan yang dilakukan oleh ketua kelompok bernama Sulyana dan KPM yang menjadi korban adalah SR. Yang parahnya pada kasus tersebut pendamping bernama Sigit dan Ari seolah lepas tangan padahal sudah jelas – jelas Sulyana mengakui perbuatan nya di hadapan ketua RT bahkan disertai surat bermaterai.
Tak hanya itu, Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial (Kabid Banjamsos) yang bernama Feri justru bersikap arogan terhadap awak media karena enggan dipublikasi masalah PKH.” Baik secara ASN maupun pribadi, saya gak mau di foto dan nama saya jangan disebut pada pemberitaan”. Ujar Feri dengan nada arogan
Terlebih lagi Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Santoso melempar alih pada Feri dan enggan memberikan keterangan terkait carut – marut bantuan sosial yang terus ditemukan.” Saya takut salah ngomong, tanya pak Feri aja, itu kan wewenang dia”. Ujar Santoso, Rabu, (02/11/2022)
Bahkan tindakan dari para oknum di Dinas Sosial tersebut membuat ketua KO-WAPPI DPD Pesawaran, Dahron Sungkai, ia mengatakan harusnya ASN itu patuh pada Undang – Undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan iformasi publik, sehingga tidak bersikap arogan pada wartawan yang sifatnya kontrol sosial.ujar Dahron Sungkai, Rabu, (02/11/2022)
Sementara itu, Rizaldi Adrian Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung menanggapi carut-marut bantuan sosial tersebut.
Rizaldi mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait dengan masalah PKH tersebut.”segera kami akan koordinasikan dengan dinas sosial berkaitan dengan permasalahan ini”.Kata Rizaldi, Rabu, (02/11/2022)
tambahnya, oknum – oknum yang terbukti menggelapkan bantuan PKH harus ditindak tegas. Ujar Rizaldi
Ia juga mengatakan akan segera menindak lanjuti perihal bantuan PKH Tersebut.”Segera kami tindak lanjuti”. Tegasnya.(Red)
Post a Comment