Bandar Lampung -Ketua LSM Gerakan Lawan Korupi (GALAK) Suadi Romli, mendukung masyarakat melaporkan dugaan korupsi dua proyek GOR Mini Ratu dan prasarana Taman Wisata Way Lalaan, yang hampir 80% anggaran bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 20% APBD Kabupaten Tanggamus, kepada penegak hukum.
“Kita juga pantau perkembangannya. Dan kita juga ikut mengawasi dugaan penyimpangan proyek-proyek tersebut. Kita suport rekan rekan LSM Koma, yang lebih dulu melakukan investigasi dugaan penyimpangan uang negara itu,” kata Suadi Romli, kepada sinarlampung.co, Senin 11 Juli 2022.
Menurut Suadi Romli, angaran Rp21 miliar, hanya untuk GOR Mini yang jauh dari layak untuk standar Gor tipe B, dan item item bangunan untuk memperindah objek Wisata. “Panggung Kesenian miliaran cuma dibangun seperti panggung kesenian di Balai Desa,” kata dia.
KPK juga menyebutkan Lampung masuk daerah darurat korupsi, karena itu sebagai masyarakat Lampung wajib hukum untuk mengembalikan citra Lampung yang dianggap sebagai daerah koruptor. “Sudah 75 tahun merdeka, kita masih dihadapkan pada berbagai persoalan serius. Salah satu diantaranya adalah masalah korupsi. Jadi kita dukung Koma Laporkan ke Kejati,” kata Suadi Romli
“Kita membutuhkan spirit kebersamaan dan kebangkitan semua elemen bangsa ini, terutama para pemimpin negeri ini untuk berjuang secara konsisten melawan penyakit bangsa ini yang bernama korupsi,” tambahnya.
Korupsi, kata Suadi Romli, saat ini menjadi ancaman serius yang dihadapi bangsa ini. Korupsi ini yang menjadikan rakyat dan negeri ini loyo, miskin dan tak berdaya, dan bahkan telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negeri ini. “Korupsi sudah seperti tumor ganas, bukan lagi seperti bisul yang masih bisa ditutup-tutupi,” ujarnya.
Di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang carut-marut ini, membutuhkan orang-orang bersih dan jujur yang mampu memberantas penyakit kronis bangsa tersebut. “Kita butuh orang yang berjuang secara konsisten dan lebih dari itu orang-orang yang memiliki komitmen tinggi dan konsisten untuk melakukan aksi konkrit untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara,” katanya.
Susahnya memberantas korupsi, kata Suardi, karena justru banyaknya para pejabat yang menjadi pasien kasus korupsi. “Data KPK saja, selain anggota dewan, Yudikatif, juga eksekutif, termasuk dua kepada daerah di Lampung Selatan, Mantan Bupati Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Timur, Mesuji, dan Lampung Utara, perna terjerat korupsi,” katanya.
Post a Comment