Jakarta, UNDERCOVER - Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga politisi PDI Perjuangan ini meminta seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah untuk bekerja dengan hati, jujur dan transparan mengungkap data penanganan Covid-19. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun harus terus diperkokoh.
“Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik bahkan tidak dikerjakan dengan benar,” ucap Ketua DPR RI.
Dikatakan perempuan pertama di Indonesia yang jadi Ketua DPR RI ini, pemerintah daerah sekalipun seharusnya dapat berkontribusi lebih besar dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Pelacakan (tracing), kata Puan, adalah salah satu yang bisa dilakukan.
“Jangan karena persoalan status zonasi merah, hitam, kuning, hijau lalu datanya yang sengaja dibuat tidak muncul atau sebaliknya dibesar-besarkan. Kepercayaan rakyat adalah taruhan yang besar, tergantung bagaimana penanganan di lapangan,” tegas Puan.
Memperbanyak cakupan dan jangkauan tes Covid-19, lanjut Puan, seharusnya juga menjadi kesadaran dan kebutuhan bagi seluruh jajaran pemerintah.
Tidak hanya untuk memetakan persebaran wabah, tes ini menjadi semakin krusial pula untuk melihat efektivitas segala upaya yang telah dilakukan bersama dalam menangani pandemi Covid-19.
“Refocusing anggaran di bidang kesehatan seharusnya bisa makin optimal untuk penanganan persoalan seperti ini,” ujar Puan.
Data yang jujur juga adalah fondasi untuk rakyat mau bersabar lagi dan lagi mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah.
Sekali saja dibaca bahwa data yang disodorkan pemerintah sekadar statistik yang diotak-atik, kata Puan, kredibilitas dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan terus dipertanyakan dan kebijakan-kebijakannya tak akan sepenuhnya diikuti.
“Penanganan pandemi harus berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, bukan intuisi. Indikator yang dipakai juga harus sesuai dengan konsensus sains dan medis, kepercayaan rakyat harus dijaga. Pastikan penurunan kasus memang karena kasus turun, bukan karena tes yang kurang, bukan karena data yang disembunyikan, dan bukan karena ketidakjujuran demi embel-embel dan penghargaan," kata Puan yang merupakan Politisi PDIP ini.
Perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR ini mendorong pula pemerintah memenuhi rencana menjadikan testing, tracing, dan perawatan (treatment) sebagai satu rangkaian tak terpisah dalam penanganan Covid-19, sembari mengejar target minimal 70 persen populasi tervaksinasi.
“Pastikan obat tersedia. Pastikan terpenuhi kamar perawatan di rumah sakit dan fasilitas isolasi mandiri. Pastikan jumlah kasus harian tidak naik atau turun hanya karena jumlah tes dan pelacakan yang tidak jujur dan transparan,” tutup Puan.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting juga, kata Puan, karena testing, tracing, dan treatment ini akan berjalan optimal ketika semua sumber daya pemerintah digunakan dengan efektif dan efisien.
Pada Rabu (21/7/2021), Indonesia masih mencatatkan 33.772 kasus baru Covid-19 dalam sehari, dengan 1.383 pasien meninggal pada rentang waktu yang sama.
Positivity rate berdasarkan data pemeriksaan dan kasus harian pada hari itu tercatat masih 29,06 persen untuk akumulasi semua cara tes dan 38,64 ketika pengetesan dilakukan menggunakan polymerase chain reaction (PCR).
Wan Ajo Melaporkan
Post a Comment