Way Kanan, UNDERCOVER- Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022, Pemerintah Kabupaten Way Kanan Menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Ruang Rapat Utama Gedung Pemkab Way Kanan yang juga dilakukan secara virtual, rabu (03/03/2021)
Sekretaris Daerah Way Kanan, Saipul, S. Sos., M.IP, yang mewakili Bupati, R. Adipati Surya memimpin RKPD FKP membuka gelaran FKP tersebut, turut hadir pada kegiatan itu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Ir. Mulyadi Irsan, MT, Ketua DPRD Way Kanan yang diwakili oleh Komisi III DPRD, Sairul Sidiq, SH, Kepala BPS Way Kanan, Eko Purnomo, S.ST., MM, Kemenag WK, H. HELMI, S.Ag., S. Pd., MM, Kasdim 0427 / WK Walikota inf. Sahrul SE, Wakapolres, Kompol Evinater Siallagan, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Kepala dan Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bagian Setdakab Serta Camat Kabupaten Way Kanan.
Pada Kesempatan tersebut Sekda Saipul menyampaikan bahwa forum konsultasi dilaksanakan sesuai dengan surat edaran mendagri nomor 640/16 / SJ / 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan daerah pasca pilkada serentak tahun 2020 dan juga permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD
“RKPD Tahun 2022 ini merupakan perencanaan yang strategis dan sangat penting dalam rangka menerapkan program kegiatan di tahun 2022, mengingat tahun 2020 dan 2021 masih dalam pandemi covid-19 yang juga terkait juga dengan keuangan baik secara nasional maupun daerah yang mengalami penurunan pendapatan atau penerimaan yang transfer otomatis pusat ke daerah juga mengalami penurunan ”Ucap Sekda Saipul.
Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Ir. Mulyadi Irsan, MT melalui media virtual, pertumbuhan ekonomi di provinsi lampung dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami tren yang meningkat.
“Dan seperti kita ketahui dengan adanya pandemi COVID-19 ini, berdampak terhadap ekonomi baik secara global, nasional maupun regional, ini dapat dilihat dari tahun 2020 nilai ekonomi provinsi lampung mengalami kontraksi 1,67 persen, namun kita masih optimis bila melihat kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada kisaran 2,07 persen ”jelas Kepala Bappeda Prov. Lampung.
Terkait dengan angka kemiskinan di provinsi Lampung, Ir. Mulyadi menjelaskan, dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami penurunan dan pada tahun 2020 angka kemiskinan sedikit bergejolak akibat pandemi covid-19 namun masih dapat terkendali, dari angka 12.3 menjadi 12.76 persen, ini terjadi karena dampak adanya PHK pada masa pandemi covid-19 sehingga menambah Jumlah orang miskin di provinsi lampung dan kita mengharapkan di tahun-tahun selanjutnya dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dapat berbanding lurus dengan turunnya angka kemiskinan di provinsi lampung
“Berdasarkan indeks ini provinsi lampung pada 10 tahun terakhir senantiasa lebih baik sama capaian nasional, pada tahun 2020 rasio provinsi lampung mencapai angka 0,327 lebih baik 0,003 poin dari tahun sebelumnya” Ucap Ir. Mulyadi Irsan
Kepala Bappeda Provinsi lampung juga menjelaskan bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi kabupaten jalan kanan pada masa pandemi covid-19 di tahun 2020 sebesar -1,16, lebih rendah dari provinsi lampung yang sebesar -1,67 namun diharapkan agar cara kabupaten kanan dapat melakukan upaya untuk lebih untuk dalam bidang pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita
Berdasarkan data angka kemiskinan provinsi lampung tahun 2018 sampai 2020, Kabupaten Way Kanan pada setiap tahun mengalami penurunan angka kemiskinan dapat dilihat dari tahun 2018 sebesar 13.53 pada tahun 2019 turun menjadi 13.07 dan pada tahun 2020 angka kemiskinan dapat turun menjadi 13.09 walaupun pada masa pandemi covid- 19
“Saya juga mengharapkan cara kanan juga mengalami kontraksi yang tidak begitu besar, dari pertumbuhan ekonomi ini kita upayakan agar dapat segera membaik di tengah kondisi pandemi covid-19” Tutur Ir. Mulyadi
Kepala Bappeda Kabupaten Way Kanan, Drs.Rudi Joko Kurnianto, SH menyampaikannya sesuai dengan arahan presiden RI, Ir. Joko widodo, bahwa dalam RKP 2022 terdapat 5 poin utama yaitu, pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi dengan tema nasional yaitu memantapkan pemulihan ekonomi dan sistem kesehatan menuju transformasi ekonomi yang inklusif
“Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan, merupakan potensi yang baik sebagai solusi percepatan pentumbuhan ekonomi, sehingga diharapkan menjadi prioritas dalam mengatasi permasalah ekonomi ditengah pandemi covid-19” Ucap Drs. Rudi Joko
Wan Ajo Melaporkan
Post a Comment